Promediajambi.com

promediajambi.com,-Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengambil langkah efisiensi anggaran besar-besaran dengan memangkas Rp 44 miliar dari berbagai pos belanja, hal ini sebagai bentuk respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dana APBN dan APBD.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Jambi, Muhammad Husni, S.E menyampaikan langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Husni menjelaskan, penghematan ini dilakukan di berbagai OPD, di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Perjalanan dinas – dipangkas hingga 50 persen
2. Acara seremonial dan rapat pemerintahan
3. Pengadaan makanan dan minuman di perkantoran
4. Pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan perlengkapan administrasi
5. Anggaran publikasi dan sosialisasi pemerintahan

promediajambi.com

Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Jambi memberikan kontribusi terbesar, dengan pemangkasan anggaran lebih dari Rp 13 miliar, dari total Rp 44 miliar yang dihemat.

"Kami mengikuti arahan pemerintah pusat agar efisiensi dilakukan di seluruh sektor tanpa mengganggu program prioritas," ujar Husni, Jumat (21/2/2025).

Husni mengatakan meskipun tidak semua program terkena pemangkasan, namun kegiatan yang dianggap tidak berdampak langsung bagi masyarakat harus dikurangi. Namun ia memastikan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan mempengaruhi proyek infrastruktur dan pelayanan publik.

"Program pembangunan tetap berjalan. Efisiensi hanya menyasar kegiatan seremonial dan belanja operasional yang bisa dikurangi," tegasnya.

Selain dari APBD, dana transfer dari pemerintah pusat ke Kota Jambi juga mengalami pemotongan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, yang berimbas pada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor Pekerjaan Umum (PU) sebesar lebih dari Rp 4 miliar.

Meskipun mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan kalangan DPRD kebijakan efisiensi ini, Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai strategi mengurangi pengeluaran tidak efektif, namun ada pula yang meminta agar pemerintah tetap mempertimbangkan dampak pemangkasan pada layanan publik tertentu.

efisiensi ini merupakan Upaya  Pemerintah Kota Jambi  untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan fiskal yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(Red:Ilham)